Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Terkena OTT KPK

PojokPos.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan operasi senyap terhadap oknum penegak hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu, diketahui lembaga antikorupsi tersebut mengamankan enam orang.

"Benar, ada penegak hukum dari pengadilan (yang terjaring OTT KPK)," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada wartawan, Jakarta, .

Pada Selasa (27/11/2018) sekira pukul 22.00 WIB, tim KPK sudah membawa empat orang yang terjaring dalam OTT tersebut ke Gedung KPK.

Dari orang-orang yang diamankan dalam OTT tersebut, seorang perempuan juga termasuk di dalamnya.
"Saat ini enam orang masih melakukan pemeriksaan awal (di gedung KPK)," ungkap Basaria Panjaitan.

Namun, Basaria Panjaitan enggan mengungkapkan konstruksi kasus dalam OTT tersebut.
"Nanti diperiksa dulu," ucap Basaria Panjaitan.

Berdasarkan KUHAP, KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status kelima orang yang diamankan tersebut.

Penangkapan hakim oleh KPK bukan kalipertama terjadi. Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pernah menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan di Medan, Sumatera Utara.

Sebanyak empat orang di antaranya adalah hakim.

Masing-masing yakni, Ketua Pengadilan Negeri Medan Marsuddin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo.

Kemudian, hakim Sontan Merauke Sinaga dan hakim adhoc Merry Purba. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK hanya menetapkan Merry Purba sebagai tersangka.

Merry disangka menerima suap 280.000 dollar Singapura.

"Seperti tadi disampaikan, proses masih berlangsung. Ada kemungkinan melalui pengembangan dan penyidikan, kami belum tahu. Sementara yang sangat kuat alat buktinya adalah saudara MP (Merry Purba)," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta.

Menurut Agus, hingga saat ini alat bukti yang cukup kuat mengenai transaksi suap hanya melibatkan Merry Purba.

Dia diduga menerima suap dari terdakwa Tamin Sukardi. Diduga, uang tersebut untuk memengaruhi putusan hakim terhadap perkara korupsi penjualan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 dengan terdakwa Tamin Sukardi.

Dalam sidang putusan terhadap Tamin pada 27 Agustus 2018, hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tamin juga dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp 132 miliar. Putusan itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut supaya Tamin divonis 10 tahun penjara.
Menurut Agus, apabila belum ditemukan bukti, tiga hakim lainnya akan dibebaskan setelah selesai menjalani pemeriksaan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kok Mau Ada Impor? Ssedangkan Kementan Catat Jagung Surplus 12,98 Juta Ton,

Pojok Pos . Rapat koordinasi pangan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (2/11/2018) memutuskan impor jagung hingga 100.000 ton. Jagung impor itu untuk pakan ternak yang dibutuhkan peternak kecil dan menengah. Cuma anehnya, menurut data Kementerian Pertanian produksi jagung nasional surplus alias kelebihan pasokan. Bahkan, Indonesia telah mengekspor jagung ke Filipina dan Malaysia. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Syukur Iwantoro menjelaskan Indonesia telah ekspor 380.000 ton. Data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan, produksi jagung dalam 5 tahun terakhir meningkat 12,49% per tahun. Artinya periode 2018 produksi jagung diperkirakan mencapai 30 juta pipilan kering (PK). Sementara itu untuk luas panen per tahun naik 11,06% dan produktivitas rata-rata meningkat 1,42% (data BPS). Kemudian, ketersediaan produksi jagung pada November sebanyak 1,51 juta ton dengan luas panen 282.381 hektare. Bulan Desember 1,53 juta ton, dengan luas panen 285.993 ...
Baca selengkapnya

Pelaku Mabuk Pembalut Wanita Sulit Dijerat Hukum

RakyatDigital . Mabuk menggunakan pembalut wanita sedang mewabah di sejumlah wilayah di Jawa tengah, Jawa Barat, termasuk Jakarta. Namun pelaku dalam kasus ini sulit dijerat hukum karena tak ada aturan yang menggolongkan pembalut sebagai salah satu jenis narkotika. Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Arman Depari mengatakan untuk menyiasati itu pihaknya akan memproses pelaku dengan dugaan penyalahgunaan. "Biasanya narkoba itu penyalahgunaan. Ini yang akan kita lakukan pemeriksaan kembali," kata Depari di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Pembalut merupakan produk legal dan bukan jenis narkotik. Oleh karena itu Depari mengatakan BNN masih mengkaji fenomena ini dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum. Dalam proses penyelidikan kasus seperti ini, kata dia, BNN akan mengkaji aturan yang berlaku serta menelusuri alasan pelaku menyalahgunakan produk tersebut. Pelaku bisa dijerat hukum jika ada unsur kesengajaan penyalahgunaan barang menj...
Baca selengkapnya

Neraca Dagang yang Tekor Membuat Pertumbuhan Ekonomi RI Terhambat

PorosNasional . Realisasi pertumbuhan ekonomi secara kumulatif atau sampai Kuartal III-2018 sebesar 5,17%. Lebih lambat dari kuartal II yang tercatat 5,27%. Apa penyebabnya? Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi nasional tersebut tertahan adanya defisit neraca perdagangan. "Defisit neraca perdagangan menjadi kendala meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, karena defisit menjadi faktor pengurang," kata dia di kantor BPS pusat, Ia mengatakan, sebenarnya ekspor RI tercatat mengalami pertumbuhan cukup menggembirakan. Sayangnya, pertumbuhan ekspor tersebut belum bisa mengimbangi naiknya impor RI di kuartal III ini. "Kita sudah tahu, ekspor triwulan 3 ini, YoY naik 8,33%. Permasalahannya di impor yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor. Tumbuh impor yoy naik 23,71%, sehingga terjadi defisit," jelas Suhariyanto Menurut Suhariyanto, kondisi ini lah yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Baca selengkapnya