tag:blogger.com,1999:blog-42832367428325326292024-02-08T01:54:53.035-08:00Berita IndonesiaAdminhttp://www.blogger.com/profile/06914597617687203474noreply@blogger.comBlogger12125tag:blogger.com,1999:blog-4283236742832532629.post-1064435057115289832018-11-29T01:30:00.002-08:002018-11-29T01:30:47.071-08:00WNI Lombok Terancam Hukum Mati Di Malaysia, KBRI Menunjuk Kuasa Hukum<a href="https://harianpress.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">HarianPress</a>. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) terancam hukuman mati di Malaysia atas sangkaan pembunuhan.<br /><br />Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) telah memberikan pendampingan.<br />Hal tersebut telah disampaikan kepada Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum (PWNI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, saat dikonfirmasi.<br /><br />Diketahui, WNI yang diketahui bernama Zainul Watoni (ZW) diduga melakukan pembunuhan pada 4 November 2018 lalu.<br />"Benar ada kejadian pembunuhan pada 4 November 2018. Sesuai Hukum Pidana Malaysia atas sangkaan tersebut ZW diancam hukuman mati," ujar Iqbal.<br /><br />Sejauh ini, ujar Iqbal, KJRI Johor Baru telah memberikan pendampingan kekonsuleran kepada yang bersangkutan serta telah menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi ZW.<br />"KBRI Kuala Lumpur sudah menunjuk Kantor Pengacara Gooi & Azzura untuk memberikan pendampingan hukum,"tuturnya.<br /><br />Lebih lanjut ia menerangkan bahwa, proses persidangan kasus ZW baru saja dimulai dan diperkirakan masih akan berlangsung lama dengan proses yang masih sangat panjang.Adminhttp://www.blogger.com/profile/06914597617687203474noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4283236742832532629.post-14709440290923205622018-11-29T01:18:00.001-08:002018-11-29T01:18:38.629-08:00Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Terkena OTT KPK<a href="https://pojokpos.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">PojokPos</a>. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan operasi senyap terhadap oknum penegak hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<br />Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu, diketahui lembaga antikorupsi tersebut mengamankan enam orang.<br /><br />"Benar, ada penegak hukum dari pengadilan (yang terjaring OTT KPK)," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada wartawan, Jakarta, .<br /><br />Pada Selasa (27/11/2018) sekira pukul 22.00 WIB, tim KPK sudah membawa empat orang yang terjaring dalam OTT tersebut ke Gedung KPK.<br /><br />Dari orang-orang yang diamankan dalam OTT tersebut, seorang perempuan juga termasuk di dalamnya.<br />"Saat ini enam orang masih melakukan pemeriksaan awal (di gedung KPK)," ungkap Basaria Panjaitan.<br /><br />Namun, Basaria Panjaitan enggan mengungkapkan konstruksi kasus dalam OTT tersebut.<br />"Nanti diperiksa dulu," ucap Basaria Panjaitan.<br /><br />Berdasarkan KUHAP, KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status kelima orang yang diamankan tersebut.<br /><br />Penangkapan hakim oleh KPK bukan kalipertama terjadi. Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pernah menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan di Medan, Sumatera Utara.<br /><br />Sebanyak empat orang di antaranya adalah hakim.<br /><br />Masing-masing yakni, Ketua Pengadilan Negeri Medan Marsuddin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo.<br /><br />Kemudian, hakim Sontan Merauke Sinaga dan hakim adhoc Merry Purba. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK hanya menetapkan Merry Purba sebagai tersangka.<br /><br />Merry disangka menerima suap 280.000 dollar Singapura.<br /><br />"Seperti tadi disampaikan, proses masih berlangsung. Ada kemungkinan melalui pengembangan dan penyidikan, kami belum tahu. Sementara yang sangat kuat alat buktinya adalah saudara MP (Merry Purba)," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta.<br /><br />Menurut Agus, hingga saat ini alat bukti yang cukup kuat mengenai transaksi suap hanya melibatkan Merry Purba.<br /><br />Dia diduga menerima suap dari terdakwa Tamin Sukardi. Diduga, uang tersebut untuk memengaruhi putusan hakim terhadap perkara korupsi penjualan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 dengan terdakwa Tamin Sukardi.<br /><br />Dalam sidang putusan terhadap Tamin pada 27 Agustus 2018, hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.<br /><br />Tamin juga dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp 132 miliar. Putusan itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut supaya Tamin divonis 10 tahun penjara.<br />Menurut Agus, apabila belum ditemukan bukti, tiga hakim lainnya akan dibebaskan setelah selesai menjalani pemeriksaanAdminhttp://www.blogger.com/profile/06914597617687203474noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4283236742832532629.post-11553809472264476072018-11-29T01:11:00.000-08:002018-11-29T01:11:02.748-08:00Adanya Surat Larangan Keluarga Korban Lion Air Menggugat, Ungkap Hotman Paris<a href="https://kanalutama.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">Kanal Utama</a>. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengajak keluarga korban pesawat Lion Air jatuh di Perairan Karawang mengajukan gugatan ke perusahaan Boeing di Amerika Serikat. Namun, ada kabar dari pihak keluarga bahwa ada surat larangan menggugat dari Lion Air setelah mendapatkan santunan sekitar Rp 1,3 miliar.<br /><br />"Yang jadi masalah, ada dugaan oknum perusahan penerbangan sudah mengedarkan surat yang isinya kalau Anda menerima kompensasi sesuai aturan Kemenhub yang jumlahnya Rp 1,25 miliar, maka you tidak boleh gugat lagi di mana pun (dalam dan luar negeri)," tutur Hotman di Kopi Johny Kelapa Gading, Jakarta Utara,<br /><br />Hotman menyatakan, tidak ada hubungannya antara santunan dengan pengajuan gugatan. Pasalnya, uang ganti rugi memang menjadi hak dari korban dan mesti diberikan.<br /><br />"Jadi inilah, kita imbau Kemenhub agar memerintahkan kepada Lion Air bahwa kompensasi yang diatur dalam Menhub itu berlaku untuk kecelakaan apa pun. Misalnya kalau pesawat jatuh karena halilintar, tetap itu bayar. Tapi kalau ada dugaan kelalaian, maka keluarga bebas menggugat di luar itu," jelas dia.<br /><br />Hotman bersama firma hukum Ribbeck Law Chartered yang berasal dari Chicago pun meminta keluarga korban memperhatikan adanya surat edaran tersebut. Terlebih, ganti rugi dari pihak perusahaan Boeing akan lebih besar dibanding pemberian Lion Air.<br /><br />"Kalau dari perusahaan penerbangan datang menghubungi untuk memberikan kompensasi, dari Kemenhub yang jumlahnya kecil, lebih bagus tunda dulu agar jelas dulu masalahnya di Pengadilan Chicago. Karena kalau benar terbukti ada tidak layak, maka kompensasinya jauh lebih besar. Karena kewajiban Lion itu setiap waktu ada bisa diambil," kata Hotman.<br /><br />Salah satu keluarga korban Lion Air jatuh, Ramli Abdullah, membenarkan adanya surat edaran dari Lion Air yang melarang gugatan setelah dana santunan dicairkan. Mertua anggota DPRD Bangka Belitung atas nama Dolar itu pun masih mempertimbangkan proses pencairan uang ganti rugi tersebut.<br /><br />"Ya itu surat edaran sudah sampai di anak saya. Tapi saya sudah bicara ke anak saya jangan teken apa pun dan jangan terima. Hanya berita saja dari isu-isu yang beredar di lapangan dari lawyer Lion Air. Diminta supaya kalau sudah terima santunan, maka tidak boleh ada tuntutan di pihak mana pun, enggak berhak menuntut lagi," ujar Ramli.<br /><br />President and CEO Lion Air Group Edward Sirait menyatakan, pihaknya tidak mengeluarkan surat larangan menggugat seperti yang diungkap keluarga korban. Ia menduga, surat larangan gugatan tersebut merupakan bagian dari proses pencairan asuransi yang diterima keluarga korban.<br /><br />"Bukan dari kami, itu mungkin standarnya dari asuransi. Kalau kita terima klaim kan biasanya ada release and discharge (jaminan pembebasan dari proses maupun tuntutan hukuman). Jadi jangan dibilang kita yang menciptakan (larangan menggugat)," <br /><br />Ia menegaskan, Lion Air tidak ada masalah jika keluarga korban akan melakukan gugatan hukum kepada pihak Boeing yang memproduksi pesawat nahas jatuh di Karawang oktober lalu.<br />"Tidak ada masalah, mereka punya hak sipil, tapi asuransi kan harus membuat standar. Ada term dan condition-nya," Adminhttp://www.blogger.com/profile/06914597617687203474noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4283236742832532629.post-79831552396120296712018-11-29T01:05:00.000-08:002018-11-29T01:05:04.501-08:00dalam Kasus Korupsi Investasi Pertamina, Hakim dan JPU Harus Lihat Hukum Perseroan<a href="https://pojoknasional.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">PojokNasional</a>. Mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Frederik Siahaan angkat bicara terkait keputusan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta yang menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan dalam kasus dugaan korupsi investasi.<br /><br />Maruarar Siahaan, kuasa hukum Frederick Siahaan menyebut keputusan hakim menolak eksepsi saat sidang perkara dengan menyatakan belum masuk substansi perkara boleh-boleh saja namun hakim seharusnya bisa lebih teliti lagi.<br /><br />"Sebetulnya alasan (eksepsi) kami sangat kuat, ini kan hukum bisnis. Dalam bisnis itu ada untung rugi, jangan gara-gara rugi lalu dipidanakan," <br /><br />Frederik menjadi terdakwa dalam kasus dugaan kasus korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (GMG), Australia pada 2009.<br />Maruarar meminta hakim jangan melihat perkara ini dari sudut pandang tindak pidana saja karena yang disidik adalah sebuah korporasi.<br /><br />"Rezim hukum bisnis, beda dengan rezim hukum pidana. Ini kan perseroan (Pertamina), bukan berarti pidana. Itu yang kurang didalami hakim," ungkapnya.<br />Seharusnya, jaksa penuntut umum dan hakim bisa melihat lebih jauh terkait hukum perseroan dan hukum bisnis.<br /><br />Karena kasus investasi Pertamina ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi saja.<br />"Di dunia lalu lintas (bisnis) ini, berapa ribu perusahaan rugi tiap hari. Itu mengapa tidak dihukum," ujarnya.<br /><br />Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi tersebut terjadi pada 2009, di mana Pertamina melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akuisisi saham sebesar 10 persen terhadap ROC Oil Ltd, untuk menggarap Blok BMG.<br /><br />Beberapa tahun setelah akuisisi, terjadi penurunan produksi hingga pada level tidak ekonomis dan akhirnya berhenti beroperasi.<br />Akhirnya, investasi sebesar 30 juta US dollar tersebut pun tak berbuah keuntungan.<br /><br />Adminhttp://www.blogger.com/profile/06914597617687203474noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4283236742832532629.post-22240751734225776452018-11-29T00:59:00.002-08:002018-11-29T00:59:31.184-08:00Sandiaga: Pasti Ada Yang Kena, Kalau KPK Mau OTT Setiap Hari <a href="https://rakyatutama.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">RakyatUtama</a>. Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengatakan ucapan calon presiden Prabowo Subianto soal korupsi langsung dibuktikan dengan adanya operasi tangkap tangan ( OTT) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sandiaga mendapat informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) bahkan bisa saja melakukan OTT setiap hari. "Saya juga miris dengarnya itu, ada yang berikan informasi kalau KPK mau OTT setiap hari, pasti ada yang kena. Berarti kan ini masih berjalan terus. Ini enggak ada sama sekali menurunnya tingkat korupsi kita," ujar Sandiaga di Jalan Galuh,<br /><br />Sandiaga melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus korupsi tak kunjung habis. Soal OTT yang melibatkan penegak hukum, Sandiaga menilai hal ini berkaitan dengan hukum yang tak konsisten. Penegakan hukum yang ada masih belum adil. Sementara itu, dalam hal korupsi kepala daerah, Sandiaga mengatakan hal ini karena ongkos politik yang mahal. "Saya lihat rata-rata yang kepala daerah itu korupsinya karena baru habis pilkada, berutang, lalu ingin mengembalikan utangnya, akhirnya menggunakan kebijakan," kata Sandiaga.<br /><br /> Sandiaga mengatakan, dia dan Prabowo juga sedang menyusun program pencegagan korupsi. Dia mengatakan semua pihak harus bersama-sama menciptakan regulasi yang benar-benar bermanfaat untuk pencegahan korupsi. "Semua duduk sama-sama, regulasi seperti apa yang kita perlu ubah supaya kita bisa cegah korupsi," ujar dia. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Pasalnya, dari pejabat negara, kalangan anggota Dewan, menteri hingga, hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). <br /><br />"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," ujarnya. Hal ini dia sampaikan saat menghadiri acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/12/2018). Dalam acara tersebut, Prabowo diundang untuk menjadi pembicara utama. Akibat maraknya korupsi, Prabowo mengatakan, angka kemiskinan rakyat Indonesia meningkat. Sementara para elitenya justru hidup berkecukupan.Adminhttp://www.blogger.com/profile/06914597617687203474noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4283236742832532629.post-18718635574305305762018-11-29T00:05:00.002-08:002018-11-29T00:05:39.185-08:00Pelaku Mabuk Pembalut Wanita Sulit Dijerat Hukum <a href="https://www.rakyatdigital.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">RakyatDigital</a>. Mabuk menggunakan pembalut wanita sedang mewabah di sejumlah wilayah di Jawa tengah, Jawa Barat, termasuk Jakarta. Namun pelaku dalam kasus ini sulit dijerat hukum karena tak ada aturan yang menggolongkan pembalut sebagai salah satu jenis narkotika.<br /><br />Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Arman Depari mengatakan untuk menyiasati itu pihaknya akan memproses pelaku dengan dugaan penyalahgunaan. <br />"Biasanya narkoba itu penyalahgunaan. Ini yang akan kita lakukan pemeriksaan kembali," kata Depari di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, <br /><br />Pembalut merupakan produk legal dan bukan jenis narkotik. Oleh karena itu Depari mengatakan BNN masih mengkaji fenomena ini dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum.<br />Dalam proses penyelidikan kasus seperti ini, kata dia, BNN akan mengkaji aturan yang berlaku serta menelusuri alasan pelaku menyalahgunakan produk tersebut.<br /><br />Pelaku bisa dijerat hukum jika ada unsur kesengajaan penyalahgunaan barang menjadi narkotik. Sebaliknya, BNN akan memberikan perlakuan berbeda jika penyidik menemukan unsur ketidaksengajaan.<br />"Kalau misalnya di situ ada pelanggaran hukum atau memang ada ketidaksengajaan itu memang berbeda cara penanganannya," ujarnya.<br /><br />Sulitnya menjerat para pelaku juga diakui oleh Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Jateng Ajun Komisaris Besar Suprinarto.<br />"Kami tidak bisa menindak mereka, tindakan hukum tidak bisa karena barang yang digunakan legal dan bukan narkotika atau psikotropika," kata Suprinarto.<br /><br />Adapun yang bisa dilakukan saat ini, kata dia, yakni mengedukasi masyarakat agar tidak menyalahgunakan produk tersebut.<br />"Langkah kami yang bisa ya memberikan edukasi kepada mereka bahwa itu perilaku menyimpang yang merugikan kesehatan," lanjut dia.<br /><br />Wabah mabuk menggunakan pembalut wanita ini biasa dilakukan oleh anak-anak dan remaja jalanan. Mereka merebus pembalut terlebih dulu, lalu meminum air rebusannya untuk mendapatkan efek mabuk<br /><br />Suprinarto mengatakan bahwa awalnya pembalut yang digunakan adalah pembalut lama di tempat-tempat pembuangan sampah. Namun, atas pertimbangan kebersihan dan higienis, pembalut yang digunakan sekarang adalah pembalut baru.<br />Tren ini menggejala diduga karena semakin mahalnya pil koplo, termasuk lem dan obat batuk cair yang sebelumnya biasa digunakan anak-anak jalanan itu untuk mabuk.Adminhttp://www.blogger.com/profile/06914597617687203474noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4283236742832532629.post-38019482692160055722018-11-28T23:40:00.000-08:002018-11-28T23:40:15.971-08:00Ketua GAM Siap Melawan<a href="https://www.channelrakyat.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">ChannelRakyat</a>. Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)--termasuk Komite Peralihan Aceh (KPA)--menegaskan tidak pernah membela kadernya yang patut diduga dan terlibat dalam penyelewengan keuangan negara serta daerah. Sebaliknya, pimpinan GAM beserta jajaran di bawahnya, siap melawan apabila ada upaya rekayasa untuk merusak nilai-nilai perjuangan dengan cara mempolitisasi setiap masalah yang muncul, terutama masalah hukum.<br /><br />Penegasan tersebut disampaikan pimpinan GAM, Bakhtiar Abdullah dan Muzakir Manaf (KPA) dalam siaran pers yang diterima Serambi, menanggapi adanya pihak-pihak yang mencoba mengusik damai Aceh, khususnya pada aspek hukum.<br /><br />Kondisi yang terjadi, menurut Bakhtiar Abdullah dan Muzakir Manaf dapat mengganggu proses perdamaian yang telah disepakati antara GAM dengan Pemerintah Indonesia dan juga menimbulkan trauma hukum dan psikologis bagi rakyat Aceh, khususnya pimpinan dan mantan kombatan GAM.<br /><br />“Terhadap munculnya persoalan di Aceh, kami atas nama pimpinan GAM yang membawahi seluruh anggota GAM dan mantan kombatan GAM, melihat dan merasakan beberapa hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas dan Pemerintah Indonesia,” tulis pernyataan yang diterbitkan pada 27 November 2018.<br /><br />Pertama, kasus dugaan suap yang menimpa Gubernur Aceh non-aktif (Irwandi Yusuf), menurut Bakhtiar Abdullah dan Muzakir Manaf telah menyita pikiran, tenaga, dan energi masyarakat dan Pemerintah Aceh.<br /><br />Ada yang berpendapat penangkapan ini merupakan proses normal dalam penegakkan supremasi hukum di Indonesia. Di sisi lain atau sebagian menjadi khawatir munculnya akibat buruk karena penanganannya telah memakan waktu yang panjang dan berlarut-larut.<br /><br />Pada prinsipnya, lanjut pernyataan itu, pimpinan GAM sangat mendukung upaya penegakan hukum dan menghormati semua proses yang terjadi. “Namun, jika dilakukan tidak dengan cara terukur, maka akan menimbulkan efek negatif, khususnya mengurangi kepercayaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Indonesia dan berpotensi serta dapat merusak perdamaian abadi di Aceh,” tandas Bakhtiar Abdullah dan Muzakir Manaf.<br /><br />Berikutnya, terbangun opini seolah-olah pimpinan GAM gagal dalam menjalankan pemerintahan di Aceh, sebagai bagian dari amanah rakyat Aceh dan kepercayaan Pemerintah Indonesia. Propaganda tersebut sangat kontra produktif dan sesat. “Pimpinan GAM serta mantan kombatan GAM sangat mendukung dan menyatakan perang terhadap berbagai praktik korupsi di Aceh dan siap berdiri di garda terdepan untuk menindak berbagai praktik yang merugikan rakyat dan negara,” begitu penegasan pimpinan GAM.<br /><br />Juga ditegaskan, pimpinan GAM serta mantan kombatan GAM tidak pernah membela kadernya yang patut diduga dan terlibat dalam penyelewengan keuangan negara serta daerah. Sebaliknya, pimpinan GAM beserta jajaran di bawahnya siap dan akan melawan dengan keras serta tegas apabila ada upaya rekayasa untuk merusak nilai-nilai perjuangan dengan cara mempolitisasi setiap masalah yang muncul, terutama masalah hukum.<br /><br />“Kami ingatkan kepada seluruh elemen masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia umumnya untuk tidak terpengaruh dengan berita-berita dan informasi miring yang tidak jelas akurasi, validasi maupun sumbernya yang memang dengan sengaja diembuskan, seolah-olah rakyat dan pemimpin di Aceh adalah pencuri atau perampok uang negara,” begitu penegasan yang ditulis pada point kedua.<br /><br />Pada point ketiga disebutkan, pascadamai, Aceh mendapatkan kekhususan dan keistimewaan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Karena itu, jangan sampai ada rekayasa yang memang khusus diciptakan untuk membangun kesan serta persepsi seolah-olah Aceh tidak berhak mendapatkan keistimewaan dan kekhususan sebagaimana termaktub dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.<br /><br />Pada point keempat pernyataannya, Bkhtiar Abdullah dan Muzakir Manaf menyebutkan, tuduhan adanya gratifikasi pada kasus BPKS Sabang, patut diduga sebagai rekayasa untuk melemahkan, merusak citra serta membunuh karakter pimpinan GAM serta mantan kombatan GAM. Padahal, terkait kasus ini pelakunya sudah diputuskan secara hukum dan sedang menjalani hukuman. Bahkan, dua perusahaan secara korporasi telah dinyatakan bersalah.<br /><br />Menurut Bakhtiar Abdullah dan Muzakir Manaf, adanya upaya untuk mencari-cari kesalahan dan memunculkan tersangka baru, merupakan pintu masuk untuk menjerat pimpinan dan mantan kombatan GAM yang lain. “Jika itu terus dilakukan, kami menyatakan dengan tegas tidak akan tinggal diam jika pimpinan dan mantan kombatan GAM diusik dan dicari-cari kesalahannya,” tandas kedua pimpinan GAM tersebut<br /><br />Perdamaian yang berakhir dengan MoU Helsinki dan UUPA, kata Bakhtiar Abdullah dan Muzakir Manaf memberikan status keistimewaan dan kekhususan bagi Aceh. Semua itu didapat dengan darah dan air mata. Karena itu, apabila pemerintah berusaha memungkiri keistimewaan dan kekhususan Aceh, maka akan berakibat sangat luas dan luar biasa.<br /><br />Pada point terakhir ditulis, penegasan sikap tersebut perlu disampaikan demi dan untuk merawat serta menjaga perdamaian di Aceh, apalagi memasuki tahun politik nasional yaitu pilpres dan Pileg 2019.<br /><br />“Jangan sampai pesta demokrasi tersebut diciderai oleh oknum atau pihak tertentu dengan mengatasnamakan penegakkan hukum di Aceh sehingga keamanan di Aceh tidak kondusif dan mengundang perhatian dunia Internasional. Berhentilah mengobok-obok Aceh,” demikian pernyataan Pimpinan GAM.Adminhttp://www.blogger.com/profile/06914597617687203474noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4283236742832532629.post-73355777255247502862018-11-28T23:29:00.000-08:002018-11-28T23:29:24.420-08:00Siang Ini Rupiah dan IHSG Perkasa <a href="https://www.buletinnasional.com/index.php/category/ekonomi/" target="_blank">BuletinNasional</a>. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona hijau. IHSG menguat pada pembukaan pagi ini dan bertahan hingga jeda siang. Siang ini IHSG naik 87,936 poin (1,47%) ke 6.079.<br /><br />Sementara nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah berada di level Rp 14.330.<br />Pada perdagangan pre-opening, IHSG menguat 39,493 poin (0,66%) ke 6.030,739. Indeks LQ45 naik 9,854 poin (1,03%) ke 964,019<br /><br />Membuka perdagangan, Kamis (29/11/2018), IHSG melanjutkan penguatan 75,087 poin (1,25%) ke 6.066,333. Indeks LQ45 juga naik 2,813 poin (0,29%) ke 963,508.<br />Pada perdagangan pukul 09.05 waktu JATS, IHSG masih betah di zona hijau ke 6.070,037 (1,32%). Indeks LQ45 juga masih menguat 17,546 poin (1,84%) ke 971,711.<br /><br />jeda siang ini IHSG masih mampu mempertahankan laju positifnya. IHSG menguat 87,936 poin (1,47%) ke 6.079,182 dan Indeks LQ45 menguat 18,302 poin (1,92%) ke 972,467.<br /><br />Penguatan IHSG ditopang naiknya 10 saham sektoral sekaligus. Saham sektor konstruksi menguat paling signifikan siang ini sebesar 2,41%. Sebanyak 242 sham menguat, 115 saham melemah dan 124 saham stagnan.<br /><br />Perdagangan saham siang ini terpantau ramai dengan frekuensi 299.068 kali transaksi sebanyak 5,6 miliar lembar saham senilai Rp 5,2 triliun.<br /><br />Sementara itu indeks utama bursa Wall Street kompak ditutup dalam zona hijau pada perdagangan kemarin <br /><br />Indeks Dow Jones naik 2,50%, S&P menguat 2,30%, dan Nasdaq terangkat 2,95%. Penguatan indeks sejalan dengan rilisnya data ekonomi AS yang sesuai dengan perkiraan pelaku pasar.<br /><br />GDP AS kuartal III-2018 tercatat sebesar 3,5% sesuai dengan ekspektasi, selain itu data Wholesale inventories bulan Oktober yang tumbuh 0,7% lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya menunjukkan adanya perbaikan atas permintaan AS. Selain itu adanya pidato dari Jerome Powell yang terkesan lebih dovish juga menjadi sentimen positif atas pergerakan indeks.<br /><br />Sedangkan bursa saham Asia mayoritas bergerak positif siang ini. Berikut pergerakannya:<br /><br /> Indeks Nikkei 225 bertambah 151,381 poin ke 22.338,400<br /> Indeks Hang Seng turun 23,320 poin ke 26.659,240<br /> Indeks Komposit Shanghai bertambah 6,380 poin ke 2.601,740<br /> Indeks Strait Times naik 29,120 poin ke 3.123,790<br /><br />Saham-saham yang masuk jajaran top gainers di antaranya adalah Unilever Indonesia (UNVR) naik Rp 1.700 ke Rp 42.200, Gudang Garam (GGRM) naik Rp 1.575 ke Rp 83.975, Semen Indonesia (SMGR) naik Rp 675 ke Rp 11.850 dan United Tractors (UNTR) naik Rp 425 ke Rp 29.450.<br /><br />Saham-saham yang masuk jajaran top gainers di antaranya adalah Pelat Timah Nusantara (NIKL) turun Rp 200 ke Rp 3.930, Link Net (LINK) turun Rp 150 ke Rp 4.900, Bukaka (BUKK) turun Rp 100 ke Rp 1.800 dan Bayu Buana (BAYU) turun Rp 100 ke Rp 1.900. Adminhttp://www.blogger.com/profile/06914597617687203474noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4283236742832532629.post-87581646616406743932018-11-28T23:15:00.000-08:002018-11-28T23:15:06.750-08:00Neraca Dagang yang Tekor Membuat Pertumbuhan Ekonomi RI Terhambat<a href="https://porosnasional.com/index.php/category/ekonomi/" target="_blank">PorosNasional</a>. Realisasi pertumbuhan ekonomi secara kumulatif atau sampai Kuartal III-2018 sebesar 5,17%. Lebih lambat dari kuartal II yang tercatat 5,27%. Apa penyebabnya?<br /><br />Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi nasional tersebut tertahan adanya defisit neraca perdagangan.<br />"Defisit neraca perdagangan menjadi kendala meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, karena defisit menjadi faktor pengurang," kata dia di kantor BPS pusat, <br /><br />Ia mengatakan, sebenarnya ekspor RI tercatat mengalami pertumbuhan cukup menggembirakan. Sayangnya, pertumbuhan ekspor tersebut belum bisa mengimbangi naiknya impor RI di kuartal III ini.<br /><br />"Kita sudah tahu, ekspor triwulan 3 ini, YoY naik 8,33%. Permasalahannya di impor yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor. Tumbuh impor yoy naik 23,71%, sehingga terjadi defisit," jelas Suhariyanto<br /><br />Menurut Suhariyanto, kondisi ini lah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Adminhttp://www.blogger.com/profile/06914597617687203474noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4283236742832532629.post-81707711384703229272018-11-28T23:09:00.003-08:002018-11-28T23:09:49.947-08:00Pertamina Menggunakan Dolar AS Untuk Bayar Blok Rokan Ke Pemerintah<a href="https://tabloidnasional.com/index.php/category/ekonomi/" target="_blank">TabloidNasional</a>. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan, pembayaran bonus tanda tangan untuk Blok Rokan tetap menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat(AS). Menurutnya, penggunaan mata uang tersebut sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah.<br /><br />"Pakai dolar sesuai dengan apa yang sudah disepakati," kata Nicke ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/11).<br /><br />Bonus tanda tangan tersebut, merupakan syarat Pertamina untuk menandatangani kontrak gross split Blok Rokan. Perusahaan plat merah itu memastikan menandatangani kontrak dapat dilakukan sebelum akhir tahun ini.<br /><br />Direktur Keuangan Pertamina Pahala N. Mansury mengatakan saat ini pihaknya masih mendiskusikan sejumlah hal terkait jadwal kontrak blok itu diteken. "Diteken sebelum akhir tahun ini," kata Pahala.<br /><br />Adapun, bonus tanda tangan yang menjadi syarat, nilainya sebesar US$783 juta atau Rp11,3 triliun dan membayar jaminan pelaksanaan sebesar 10% dari komitmen kerja pasti. Sementara itu total komitmen pastinya sebesar US$500 juta.<br /><br />Nicke mengatakan, nantinya yang menandatangi kontrak gross split Blok Rokan bukan Pertamina, melainkan anak usaha Pertamina. Sayangnya, dia tidak menyebutkan lebih detail soal progres pembentukan Perseroan Terbatas (PT) pengelola Blok Rokan. "Ini yang sedang dibentuk dulu PT-nya," katanya menambahkan.Adminhttp://www.blogger.com/profile/06914597617687203474noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4283236742832532629.post-38214625629279662172018-11-28T20:42:00.000-08:002018-11-28T20:42:02.217-08:00Era Bunga Yang Mulai Tinggi Dimulai, BI Berencana Memotong Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2019<a href="https://harianpress.com/index.php/category/ekonomi/" target="_blank">HarianPress</a>. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2019 akan lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya yang sebesar 5,1-5,5%. Hal itu seiring dengan kenaikan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate yang sudah mencapai 175 basis poin sepanjang tahun ini.<br /><br />"Pasti berdampak pada pertumbuhan. Dengan bunga semakin tinggi, kami memotong outlook 2019 dari perkiraan tertentu menjadi kisaran yang lebih rendah," kata Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo dalam Pelatihan Wartawan Ekonomi Nasional di Solo, <br /><br />Namun, ia enggan memerinci perubahan proyeksi tersebut hingga Pertemuan Tahunan BI pada 27 November mendatang. Ia hanya menjelaskan bahwa bunga acuan yang terus meningkat hingga pada titik tertentu akan memengaruhi investasi dan impor.<br /><br />Akan tetapi, kenaikan bunga acuan tersebut akan diimbangi dengan kebijakan yang dapat menopang pertumbuhan, seperti paket kebijakan pada sektor riil yang akan menjaga momentum investasi. Adapun, pemerintah baru saja meluncurkan paket kebijakan ekonomi terbaru guna menarik investasi asing masuk.<br /><br />Untuk tahun ini, Dody meyakini kenaikan bunga acuan belum akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ia optimistis ekonomi bisa tumbuh 5,2%, artinya dalam rentang perkiraan BI. "Transmisi suku bunga nanti bisa berpengaruh ke depan, tapi di 2018 belum terpengaruh," ujarnya.<br /><br />Pertumbuhan ditopang oleh investasi dan konsumsi. Investasi didorong oleh pembangunan infrastruktur dan harga komoditi yang kompetitif. Sementara itu, konsumsi diperkirakan tetap terjaga. Hal itu dengan melihat indikator keyakinan konsumen. <br /><br />Keyakinan konsumen diperkirakan tetap berada pada level optimis, terutama konsumen dengan pengeluaran pada kisaran Rp 1-2 juta. Pendapatan konsumen tersebut diperkirakan meningkat lantaran adanya siklus akhir tahun.<br /><br />Belanja pemerintah juga diperkirakan masih positif hingga akhir tahun seiring dengan pendapatan yang meningkat. <br /><br />Adapun BI menaikkan bunga acuan secara agresif untuk membantu stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kenaikan bunga acuan diharapkan bakal meningkatkan daya tarik pasar keuangan Indonesia, khususnya pasar Surat Berharga Negara (SBN), terutama bagi asing. Dengan begitu, pasokan dolar AS bisa membesar.<br /><br />Selain itu, kenaikan bunga acuan diharapkan dapat meredam defisit transaksi berjalan (ekspor-impor barang dan jasa) imbas kenaikan impor seiring meningkatnya aktivitas ekonomi domestik. Dengan begitu, permintaan dolar AS bisa ditekan.Adminhttp://www.blogger.com/profile/06914597617687203474noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4283236742832532629.post-10658623878558446932018-11-28T20:38:00.000-08:002018-11-28T20:38:08.500-08:00Kok Mau Ada Impor? Ssedangkan Kementan Catat Jagung Surplus 12,98 Juta Ton,<a href="https://pojokpos.com/index.php/category/ekonomi/" target="_blank">Pojok Pos</a>. Rapat koordinasi pangan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (2/11/2018) memutuskan impor jagung hingga 100.000 ton. Jagung impor itu untuk pakan ternak yang dibutuhkan peternak kecil dan menengah.<br /><br />Cuma anehnya, menurut data Kementerian Pertanian produksi jagung nasional surplus alias kelebihan pasokan. Bahkan, Indonesia telah mengekspor jagung ke Filipina dan Malaysia. <br /><br />Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Syukur Iwantoro menjelaskan Indonesia telah ekspor 380.000 ton. Data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan, produksi jagung dalam 5 tahun terakhir meningkat 12,49% per tahun. <br /><br />Artinya periode 2018 produksi jagung diperkirakan mencapai 30 juta pipilan kering (PK). Sementara itu untuk luas panen per tahun naik 11,06% dan produktivitas rata-rata meningkat 1,42% (data BPS).<br /><br />Kemudian, ketersediaan produksi jagung pada November sebanyak 1,51 juta ton dengan luas panen 282.381 hektare. Bulan Desember 1,53 juta ton, dengan luas panen 285.993 hektare, tersebar di sentra produksi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontolo, Lampung, dan provinsi lainnya.<br /><br />Sementara dari sisi kebutuhan, berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, kebutuhan jagung tahun ini diperkirakan sebesar 15, 5 juta ton PK, terdiri dari: pakan ternak sebesar 7,76 juta ton PK, peternak mandiri 2,52 juta ton PK, untuk benih 120.000 ton PK, dan industri pangan 4,76juta ton PK.<br /><br />"Artinya Indonesia masih surplus sebesar 12,98 juta ton PK, dan bahkan Indonesia telah ekspor jagung ke Filipina dan Malaysia sebanyak 372.990 ton," kata Syukur dalam konferensi pers di Gedung Kementan, <br /><br />Dia menambahkan secara umum produksi jagung nasional saat ini sangat baik. Di wilayah Indonesia Barat panen terjadi pada Januari-Maret, mencakup 37% dari produksi nasional. Sedang ke wilayah Indonesia Timur, panen cenderung dimulai pada bulan April-Mei. Sentra produksi jagung tersebar yang di 10 Provinsi yakni, Jatim, Jateng, Sulsel, Lampung, Sumut, NTB Jabar, Gorontalo, Sulut, Sumbar total produksinya sudah mencapai 24,24 juta ton PK.<br /><br />"Sebanyak 83,8% produksi jagung berada di provinsi sentra tersebut berjalan dengan baik," ujar dia.Adminhttp://www.blogger.com/profile/06914597617687203474noreply@blogger.com0